KUALA KAPUAS – Adanya terjadi pemangkasan anggaran atau refocussing di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas, membuat pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun ini harus ditunda. Hal ini sangat disayangkan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, yang sejak awal berharap agar pelaksanaan tahapan pilkades serentak tahun 2021 ini di daerah berjuluk Bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung itu tidak ditunda.
”Sebagai wakil rakyat tentu mengharapkan pilkades serentak pada tahun ini jangan ada penundaan, karena itu merupakan hajat masyarakat di desa yang harus dilaksanakan,”ungkap anggota DPRD Kapuas Darwandie, beberapa waktu lalu.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kapuas ini juga menuturkan, dana atau anggaran untuk kepentingan Pilkades serentak di Kota Air Kuala Kapuas ini, agar tidak dilakukan refocussing, sebab pihaknya menilai Pilkades serentak tersebut cukup urgent (mendesak) untuk dilaksanakan.
”Dimana proses demokratisasi di tingkat desa tidak boleh terhambat hanya gara-gara kebijakan refocusing anggaran. Kalau kita lihat masih banyak anggaran pada program yang lainnya yang bisa dipangkas, dan bukan anggaran untuk pilkades,”tegasnya.
Pria yang juga menjadi Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas ini juga menegaskan, apabila pilkades serentak pada tahun 2021 tertunda akan berdampak pada masa jabatan dan periodesasi masa bakti pejabat kepala desa. Dirinya masih berharap jangan sampai hal tersebut terjadi.
”Dengan adanya penundaan akan berpengaruh masa jabatan kades terpilih nanti. Jadi kepada bupati melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, harus bersama-sama bertekad agar tidak melakukan pemangkasan pada dana pilkades demi tidak menambah biaya jika pilkades nantinya tertunda,”tandas Darwandie.(der/gus)
