Dharma Lautan Stop Pelayaran Sampit

Dharma Lautan Stop Pelayaran Sampit
MASIH NORMAL: Para Penumpang yang akan berangkat ke Surabaya melalui Pelabuhan Penumpang Sampit menggunakan KM. Kirana III, Sabtu (17/4) pagi.

“Kapasitas masing-masing untuk KM. Kirana I totalnya 590, sedangkan KM. Kirana III mampu mengangkut 630 penumpang,” terangnya.

Sedangkan untuk muatan kendaraan, KM. Kirana I membawa kurang lebih sekitar 19 unit sepeda motor, 9 kendaraan keluarga (KK) kecil, 2 angkutan logistik kecil, dan 2 unit angkutan besar akan dibawa ke Semarang. Untuk KM. Kirana III membawa 5 KK kecil dan 7 kendaraan besar.

Hendrik menduga keberangkatan penumpang untuk mudik lebih awal pada hari itu baik yang ke Surabaya maupun Semarang karena menghindari larangan mudik pada Mei jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mendatang.

“Jadi untuk saat ini rata-rata calon penumpang itu menghindari larangan mudik untuk tanggal 6-17 Mei,” sebutnya.

Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Kotawaringin Timur Susilo mengaku kaget dengan larangan truk logistik keluar dan masuk pelabuhan. Apalagi aturan ini sampai membuat PT Dharma Lautan Utama menyetop pelayaran ke Sampit.

”Ini bahaya bagi perekonomian Sampit. Sebagian kebutuhan pokok di Sampit masih ditopang dari Jawa. Distribusinya banyak dikirim melalui Darma Lautan. Kalau sampai tidak ada solusi, bahaya ini,” ujar Susilo.

Baca Juga :  Polisi Tetapkan Dua Tersangka Pengeroyokan Pelajar Palangka Raya

Seharusnya truk logistik tetap diberikan akses ke Pelabuhan Sampit melalui jalan di pinggiran Kota Sampit. Dishub bisa memfasilitasi ini.

”Sedangkan truk pengangkut sawit dan CPO tetap wajib lewat lingkar kota. Saya setuju truk dilarang masuk kota, tapi jangan dipukul rata, harus dipilah-pilah,” ujarnya.

Dia meyakini jika arus barang terhambat, maka akan terjadi gejolak harga barang. Sebab, barang-barang dari Jawa ke Sampit akan masuk melalui Kumai, Kotawaringin Barat.

”Jika ini terjadi, siapa yang menanggung ini semua? Ya masyarakat. Harusnya Kadin dilibatkan dalam mengambil kebijakan seperti ini,” kata Susilo. (hgn/yn/yit)



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *