KUALA PEMBUANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Zuli Eko Prasetyo meminta kejelasan kepada BPJS Kesehatan di Seruyan terkait tidak sesuainya nama warga yang tertera dalam kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jadi begini, sebelumnya saya menerima laporan dari salah satu Ketua RT di Desa Terawan terkait kartu JKN, yang melaporkan ke saya bahwa ada sejumlah 200 kartu JKN yang diterima, namun tidak ada satupun nama di kartu tersebut yang sesuai dengan data penduduknya, sedangkan alamatnya yang tertera bertempat tinggal di desa tersebut dengan RT yang sama,” ungkapnya.
Menurutnya, sampai saat ini masih belum jelas mengapa hal itu bisa terjadi. “Saya akan terus menggali permasalahan ini dan akan berkoordinasi dengan pihak pengelola, entah datanya yang tidak singkron atau bagaimana, itu masih saya dalami, yang pasti kartunya ada namun orangnya tidak ada,” katanya.
Ia menyebut bahwa dengan kejadian tersebut maka akan sangat merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan karena anggaran yang dikeluarkan tiap tahun untuk membayar iuran JKN sangat besar.
“Ruginya yang pertama untuk masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum menerima kartu BPJS Kesehatan sedangkan mereka sangat membutuhkan program BPJS gratis itu. Kedua ruginya bagi pemerintah yang setiap tahunnya selalu menyisihkan anggaran miliaran rupiah, namun tidak ada yang menikmati fasilitas kesehatan tersebut,” tuturnya.
Sementara itu Ketua RT 03 Desa Terawan Tendi membenarkan kabar tersebut dan pihaknya mengaku bingung karena harus diserahkan kepada siapa ratusan kartu tersebut. (hen/sla)
