SAMPIT – Fraksi PAN DPRD Kotim menyatakan, kebijakan warga tak mampu yang diharuskan menjalani isolasi mandiri di fasilitas yang disediakan Pemkab Kotim dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dinilai tidak tepat diterapkan dalam kondisi sekarang.
”Hal ini menjadi studi kasus bagi kita. Dalam masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa menilai kriteria masyarakat yang tidak mampu berdasarkan keberadaan materilnya,” kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kotim Megawati.
Pernyataan PAN itu dalam rangka merespons salah satu poin yang sebelumnya sempat muncul di draf Raperda Protokol Kesehatan yang selesai digodok di DPRD Kotim melalui Bapemperda. Dalam poin tersebut, penerima bantuan isolasi mandiri harus menyertakan surat keterangan tidak mampu.
Hal tersebut, bagi Fraksi PAN sangat tidak logis dan tidak bisa diterima di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda. Menurutnya, indikator itu terlalu sulit diterapkan di tengah pandemi Covid-19.
”Menurut kami, masyarakat yang isolasi mandiri berhak meminta bantuan kepada pemerintah daerah tanpa tebang pilih, karena pada masa pandemi ini kita tidak bisa menilai ketidakmampuan masyarakat dengan dlihat dari keberadaan materilnya,” tegasnya. (ang/ign)
