PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Lohing Simon mengharapkan, sosialisasi pengembangan food estate singkong di Kabupaten Gunung Mas lebih digiatkan lagi, baik oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten setempat.
Menurutnya, kekhawatiran yang selama ini muncul di masyarakat, khususnya terkait tata batas adalah salah satu dampak kurangnya sosialisasi dan pemahaman mekanisme dari food estate singkong tersebut. Sehingga muncul sebuah paradigma bahwa lahan yang digarap tersebut akan diambil alih oleh pemerintah.“Sebenarnya yang mencuat selama ini bukan permasalahan, hanya sebuah kekhawatiran dari masyarakat yang kurang mendapat sosialisasi,” katanya, belum lama ini.
Politikus PDIP ini melanjutkan, luasan lahan di Kabupaten Gunung Mas yang dijadikan sebagai lokasi pengembangan proyek strategis nasional tersebut adalah 32 ribu hektare dengan realisasi percobaan seluas 2.000 hektare, yang akan dibagi menjadi dua tahap. Penggarapan untuk pengembangan tahap awal yang seluas 2.000 hektare tersebut, hingga saat ini belum dilaksanakan. Saat ini masih dilakukan masa percobaan dengan membuka lahan seluas 640 hektare, yang pada saat ini 200 hektare sudah ditanami singkong.
“Pada sisi ini, yang harus dipertegas adalah lahan seluas 640 hektare tersebut tidak termasuk dalam luasan 2.000 hektare,” tambah Lohing.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, yang meliputi Kota Palangka Raya, Gunung Mas dan Katingan ini menekankan, agar pemerintah provinsi bersama kabupaten setempat saling bersinergi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dalam meningkatkan sosialisasi program food estate singkong kepada masyarakat.
“Program food estate bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu harus giatkan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menciptakan persepsi negatif masyarakat,” pungkasnya. (sho/gus)
