PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengharapkan, supaya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tidak sembarangan menerbitkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di wilayah provinsi ini.
Dikatakannya, meski banjir yang saat ini terjadi tidak sepenuhnya disebabkan banyaknya HTI, HPH dan perkebunan, namun setidaknya pemerintah pusat bisa memerhatikan langkah nyata untuk mengatasi masalah-masalah kehutanan di Kalteng.
“HTI ini jangan seenaknya para Dirjen mengeluarkan izin di Kalteng. Sekarang ini, dari Kota Palangka Raya sampai ke Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya. Itu izin HTI satu perusahaan bisa memegang ribuan hektare,” ungkap gubernur, Senin (6/9) kemarin.
Sugianto juga menyebutkan, tidak sedikit izin kehutanan yang dikeluarkan kementerian tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena pemerintah provinsi sekalu wakil pemerintah pusat di daerah mestinya tahu mengenai izin yang dikeluarkan kementerian, apalagi arealnya berada di daerah setempat.
“Memang banjir ini sudah dari dulu sering terjadi, hanya saja soal izin HTI ini harus diperhatikan agar sektor kehutanannya mampu terkelola maksimal,” tegasnya.
Tidak hanya soal pemberian izin lanjutnya, namun Kementerian LHK pun juga diminta mencabut izin perusahaan HTI yang sudah tidak lagi aktif. Hal tersebut membuat sektor kehutanan di Kalteng tidak terawasi akibat kurang tegasnya pusat dalam melakukan penertiban izin.
“Jangan sembarangan memberikan izin, ya harus ada remnya juga. Karena kalau salah-salah, yang merasakan sakitnya masyarakat Kalteng bukan mereka yang di pusat sana,” cetus Sugianto.
Di satu sisi, Sugianto mengaku gerah dengan perusahaan kehutanan yang seakan tutup mata dengan kondisi bencana yang saat ini tengah terjadi. Ia menilai, tidak ada bantuan dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah ataupun masyarakat yang terdampak bencana.
