Terkait surat kepemilikan tanah (SKT), menurutnya, termasuk sah dan diakui negara. Abdul Fatah memang telah memiliki SKT atas objek itu.
”Kawasan hutan di Kalteng belum ada RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi), sehingga masih menggunakan peraturan yang dulu. Namun, dalam peraturan kehutanan nasional, masyarakat memang bisa menguasai hutan disertai berkas yang sah dan SKT itu termasuk yang diakui,” tegasnya.
Sementara itu, Renda Ardiansyah usai sidang mengatakan, agenda perkara menilai ahli yang dihadirkan tidak tepat dalam perkara tersebut. ”Karena ahli tidak menjelaskan secara spesifik terkait permasalahan dalam gugatan ini. Ahli mengatakan banyak tidak tahu terkait permasalahan agraria, bahkan terkait permasalahan hukum juga tidak dijelaskan secara detail. Hanya secara umum saja,” tandasnya. (ang/ign)
