Jangan Selalu Berharap Bantuan Perusahaan dan Masyarakat!

Bantu Korban Bencana, Wakil Rakyat Desak Keluarkan Cadangan Beras 100 Ton

banjir
KUNJUNGAN: Wakil Bupati Kotim, Ketua DPRD Kotim, dan DPKP Kotim mengunjungi rumah warga yang terendam banjir di Desa Bawan, Kecamatan Mentaya Hulu, Rabu (8/9). (YUNI/RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotim Dadang H Syamsu mendesak Pemkab Kotim mengeluarkan cadangan beras 100 ton. Bantuan tersebut harus diberikan kepada warga yang menjadi korban banjir di sejumlah kecamatan.

”Sekarang sudah saatnya menyalurkan bantuan pangan yang sudah dicadangkan sekitar 100 ton beras,” kata Dadang.

Bacaan Lainnya

Dadang menegaskan, cadangan beras milik pemerintah daerah wajib digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana. Penyaluran itu diharapkan dilakukan secara cepat, karena masyarakat sangat membutuhkan.

Dadang juga mendesak penambahan alokasi anggaran dana tidak terduga, karena sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat. ”Belanja tak terduga dialokasikan hanya Rp 1 miliar. Ini harus ditambah. Kita lihat sendiri, banjir yang terjadi sangat parah dan masyarakat sangat memerlukan bantuan,” ujar Dadang.

Politikus muda yang menjabat Ketua Fraksi PAN ini mendorong dalam APBD perubahan tahun anggaran 2021, dilakukan penambahan anggaran untuk dana tidak terduga. Saat ini banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu korban bencana.

Baca Juga :  Banjir Nanga Mua Makin Parah, Ratusan Warga Terdampak

Banjir di Kotim melanda tujuh kecamatan, yakni Bukit Santuai, Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Parenggean, dan yaitu Kotabesi. Bencana tersebut sudah berlangsung selama tiga minggu.

Dadang mengatakan, penanganan bencana membutuhkan dana cukup besar agar bisa maksimal. Selain itu, dalam pembahasan APBD Perubahan diperlukan sekitar Rp 5 miliar untuk menangani bencana, namun dana itu belum tersedia.

Menurutnya, anggaran diperlukan tidak saja saat pada tahap tak terduga seperti sekarang, tetapi juga dalam situasi pascabencana. Perlu penyediaan anggaran yang mencukupi kebutuhan anggaran. Selagi masih pembahasan APBD perubahan, dia mendesak semua pihak menyamakan persepsi untuk menambah anggaran dana tidak terduga.

”Kita tidak bisa selalu berharap bantuan dari perusahaan atau masyarakat. Penanganan bencana dan korbannya kewajiban pemerintah. Pemerintah yang harus berada paling depan. Untuk itu perlu kesiapan anggaran,” tegasnya.



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *