SUKAMARA – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo berkomitmen untuk bersinergi dalam rangka percepatan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sukamara, Kamis (18/3) lalu. Kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah beserta rombongan tersebut disambut Sekda Kabupaten Sukamara H. Sutrisno di aula kantor Bupati setempat.
Dalam rombongan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun Tjide Widiyarti, selaku instansi vertikal di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di tiga kabupaten wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Kunjungan kerja kami ke Sukamara adalah untuk berdiskusi terkait percepatan penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021 guna mendorong pemulihan ekonomi nasional, di mana diketahui bahwa Kabupaten Sukamara mendapatkan alokasi anggaran untuk DAK Fisik Tahun 2021 sebesar Rp41.096.430.000 dan Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp39.753.175.000 yang akan disalurkan melalui KPPN Pangkalan Bun,” ungkap Hari Utomo.
Selanjutnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerima DAK Fisik dan Dana Desa pada Pemkab Sukamara yang dikemas dalam acara diskusi dan sharing session.
“Kita juga membahas permasalahan yang dihadapi daerah terkait penyerapan DAK Fisik dan juga Dana Desa sekaligus mencari solusi dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah,” terangnya.
Pada Kesempatan itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Buku Kajian Fiskal Regional 2020 dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Tahun 2019 Audited. Buku kajian tersebut diharapkan bisa menjadi masukan bagi Kabupaten Sukamara dalam menetapkan kebijakan terkait keuangan daerah dan pembangunan Kabupaten Sukamara.
