Rudi menegaskan, alur logistik tidak boleh terhambat. Apalagi untuk kepentingan daerah dan perdagangan seluruh Indonesia.
Untuk Pra Feasibility Study (FS) atau pra studi kelayakan proyek itu sudah terlaksana, dan saat ini tinggal menjalankan FS. ”Mulai FS bulan Oktober 2021 – Maret 2022. Baru kemudian mulai lelang. Kami minta waktu satu bulan untuk lelang,” katanya.
Dari anggaran Rp 260 miliar untuk pembuatan tol laut, pihaknya berharap konsesi yang diberikan oleh pemerintah adalah 30 tahun. ”Amanah dari Bupati jangan sampai melibatkan APBD. Tentu tanpa APBD ini harus harus berjalan. Untuk itu, saya mohon dukungan dari pelaku usaha dari 3 – 5 kali pertemuan untuk finalisasi, termasuk kesepakatan tarif, mereka sangat mendukung sekali,” ujarnya.
Mengenai bentuk kerja sama pihak ketiga dengan pemerintah, sesuai kesepakatan pada 13 Agustus 2020 lalu, jenis curah kering seperti tambang, termasuk barang-barang dan curah cair seperti palm oil, pihaknya memperoleh bagian sebesar 0,5 USD. Sedangkan untuk kontainer 20 feet sebesar 5 USD dan kontainer 40 feet sebesar 10 USD.
Menurutnya, penggunaan kurs dolar adalah sebagai patokan dan bagian dari kesepakatan, karena nilai investasinya dalam bentuk mata uang asing. Namun, pembayaran tidak diharuskan menggunakan dolar.
Dia mengungkapkan, konsultan dalam rencana pembuatan tol laut tersebut berasal dari Belanda, yang dianggap lebih memahami karakter dan perhitungannya. Sebagai bentuk dukungan atas rencana tersebut, April lalu Menteri Perhubungan yang diwakili Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Agus H Purnomo melakukan pertemuan secara daring bersama Bupati Kotim Halikinnor didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit Capt Thomas Chandra, untuk mendengarkan paparan Bupati terkait dengan alur Sungai Mentaya. (yn/ign)
