PANGKALAN BUN – Pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua, berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini memicu terjadinya kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kotawaringin Barat hingga Desember 2020, angka kemiskinan mencapai 39.186 jiwa, terdiri dari 11.805 rumah tangga dan 12.744 kepala keluarga. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 1999.
Sementara untuk tahun 2021 angka pengangguran dan kemiskinan di Kotawaringin Barat belum selesai dilakukan penghitungan, namun diprediksi angkanya bertambah.
Dalam merespon kondisi Covid-19, pemerintah tidak hanya mengedepankan masalah kesehatan, tapi juga menyangkut sosial ekonomi orang banyak.
Diakuinya, pandemi Covid-19 menghantam seluruh lapisan masyarakat. Dampak terberat dialami lapisan bawah. Sebab banyak aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak bisa berjalan seperti biasa.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Sanitro mengatakan, meningkatnya angka kemiskinan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah daerah. “Salah satunya adalah melaksanakan sosial proteksi melalui program jaring pengaman sosial kepada masyarakat,” terangnya.
Kemudian, saat ini pemerintah daerah terus mendorong pemerataan kebutuhan dasar masyarakat untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan mereka, seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
Dia meyakini membaiknya pertumbuhan ekonomi yang diiringi kondisi makro-ekonomi yang stabil di tahun 2021, akan menjadi momentum positif bagi pemerintah daerah. Utamanya dalam menurunkan indikator kemiskinan dan ketimpangan setelah terjadi peningkatan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
“Berbagai program pemerintah daerah khususnya perlindungan sosial dan insentif di bidang UMKM, diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran,” pungkasnya.
Semakin Kaya
Kondisi demikian berbanding terbalik dari harta sejumlah pejabat negara yang justru meningkat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sebanyak 70,3 persen pejabat negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. Salah satunya juga harta kekayaan milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang naik sekitar Rp 8,8 miliar.
