Maulana membeberkan bahwa biasanya kontribusi okupansi di kuartal ketiga dan keempat mayoritas datang dari kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) terutama sektor pemerintahan. Ditambah dengan periode liburan saat natal dan tahun baru (Nataru).
”Jika tes PCR memang menjadi persyaratan mutlak seharusnya hasil tes bisa di bawah 10 jam dan harganya bisa lebih murah agar tidak signifikan menambah traveling cost,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier’s Association (INACA) Denon Prawiraatmadja juga mengeluhkan pengetatan perjalanan udara domestik melalui wajib tes PCR. ”Sejumlah daerah status PPKM turun tapi syarat perjalanan udara makin diperketat,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan tersebut.
Denon menyebutkan bahwa perubahan persyaratan dari antigen menjadi PCR kurang sejalan dengan menurunnya level PPKM, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.
”Dampak yang lebih luas, bukan hanya kepada industri penerbangan tapi juga kepada kegiatan sosial ekonomi nasional. Kebijakan tes antigen untuk transportasi udara sudah cukup baik,” pungkasnya.
Terpisah, kebijakan wajib PCR penumpang pesawat ditanggapi dingin oleh dewan. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan menilai aturan itu memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi. Dia berpendapat semestinya biaya tes PCR ditanggung pemerintah.
”Sejak awal sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban deritanya,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah berkontribusi besar menambah derita rakyat dengan mewajibkan PCR bagi penumpang pesawat tanpa menanggung biaya PCR-nya atau menurunkan harga menjadi terjangkau. Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR itu mendorong agar pemerintah harus bijak dan tidak menambah beban masyarakat. Terlebih di tengah cakupan vaksinasi yang belum optimal.
”Saya sepakat jika ditengah masih rendahnya persentasi realisasi vaksinasi oleh pemerintah maka wajib PCR menjadi salah satu kunci untuk menekan kenaikan Covid-19 di tanah air. Tetapi yang utama adalah pemerintah harus punya solusi yang bijaksana dan bukan justru menambah derita rakyat,” jelasnya.
