Pemecatan Tiga Damang Kepala Adat di Kotim Berbuntut Panjang

Pemecatan Tiga Damang Kepala Adat di Kotim
ILUSTRASI.(NET)

SAMPIT – Pemecatan tiga damang kepala adat di Kabupaten Kotawaringin Timur berbuntut panjang. Dua mantan damang dari Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Telaga Antang, protes pada keputusan tersebut dan mengadu ke lintas instansi. Mereka menilai pemecatan tersebut tak berdasar.

Dua damang tersebut, yakni Jhon Lentar dan Saskartomo. Mereka mengaku diganti  tanpa ada pemanggilan dan permintaan klarifikasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim dan kecewa pada sikap DAD. Padahal, keduanya mengaku telah melaksanakan tugas selama lima tahun.

Bacaan Lainnya

Selain menyurati DPRD Kotim, dua mantan damang itu juga menyurati Bupati Kotim, Ketua DAD Kalteng, Ombudsman, dan PTUN Palangka Raya. Keduanya meminta keputusan Bupati Kotim saat masih dijabat Supian Hadi terkait pemberhentian tersebut berdasarkan ditinjau ulang.

”Masa jabatan kami harusnya berakhir Agustus nanti. Kami merasa tidak ada harga sama sekali diberhentikan dengan cara itu, sementara kami tidak mengetahui apa masalah kami,” kata Jhon Lentar, Minggu (4/4).

Baca Juga :  Lantik Damang, Bupati Kotim Minta Tegakkan Hukum Adat

Jhon menuturkan, dalam konsideran surat keputusan pengangkatan Pjs Damang menyebutkan, adanya surat dari Damang Kepala Adat Parenggean atas nama dirinya. Padahal, dia mengaku tidak pernah membuat surat dimaksud dan menduga surat itu dipalsukan.

Selain itu, dalam surat usulan Ketua Harian DAD Kotim Untung TR kepada Bupati Kotim, alasan pemberhentian sangat tidak berdasar. Aturan yang dijadikan pijakan putusan dinilai tidak memenuhi dalih pemecatan terhadapnya.

”Ketua harian pun sebenarnya tidak berwenang menandatangani pengajuan usulan pemberhentian damang kepala adat. Seharusnya Pak Taufiq Mukri yang berwenang sebagai Ketua DAD Kotim,” tegasnya.

Dia juga menyoroti pengangkatan Pjs Damang Kepala Adat Maslan Jaelani yang dinilai tidak memenuhi peraturan adat. Sebab, Maslan bukan anggota kerapatan mantir/let Kecamatan Parenggean.

”Begitu juga jika mengacu kepada usianya, tidak memenuhi aturan. Maksimal itu 60 tahun, sementara yang bersangkutan usianya sudah 64 tahun,” ujarnya.

Keduanya berharap surat yang mereka ajukan ke DPRD Kotim segera ditindaklanjuti. Dia  meminta agar dijadwalkan rapat dengar pendapat antara DAD Kotim dan damang yang sudah dipecat.



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *