SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor meminta Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi seluruh bangunan satuan pendidikan (sekolah) yang rusak dan perlu rehab agar bisa diusulkan masuk dalam program perbaikan menggunakan dana APBD.
”Saya sudah minta Disdik untuk menginvetarisir seluruh bangunan sekolah di Kotim yang rusak parah. Misalnya, toiletnya, ruang kelasnya, termasuk rumah dinas guru yang rusak didata agar bisa diketahui anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan,” kata Halikinnor, baru-baru ini.
Halikin mengatakan, Pemkab Kotim akan lebih memprioritaskan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. ”Pendidikan dan kesehatan ini akan lebih saya perhatikan untuk dibenahi,” ujarnya.
Kepala Disdik Kotim Suparmadi mengatakan, pihaknya masih melakukan inventarisasi dengan mendata semua barang-barang di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Mulai dari sarana dan prasarana serta tenaga guru yang sudah rusak dan perlu perbaikan.
”Sudah kami lakukan inventarisasi. Sampai sekarang masih berproses. Pendataan itu disinkronkan dengan data real di data pokok pendidikan (dapodik). Operator kami yang menganalisis kebutuhan sekolah dengan mengklasifikasikannya dalam beberapa kategori keruasakan berat, sedang, hingga ringan,” kata Suparmadi, Kamis (21/10).
Data tersebut akan dipilah. Sekolah yang masuk skala prioritas akan diusulkan melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). ”Mana saja satuan pendidikan di Kotim yang kondisinya rusak berat dan sedang, akan diusulkan masuk skala prioritas. Misalkan, rehab bangunan ruang kelas, toilet, mebel, rumah dinas guru dan sarana prasarana lainnya yang kondisinya rusak, menjadi sasaran pemerintah untuk dilakukan perbaikan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Sarana pendidikan di Kotim untuk taman kanak-kanak tercatat sebanyak 306 unit, SD 268 unit, dan SMP sebanyak 108 unit. Suparmadi menambahkan, perbaikan sarana dan prasarana di satuan pendidikan tak hanya mengandalkan APBD dan APBN. Namun, diperlukan peran swasta untuk membantu melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
