PALANGKA RAYA– Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menegaskan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan langkah cepat pemerintah menekan kasus penularan Covid-19. Hal itu meliputi penyekatan sejumlah titik dan pengetatan terhadap aktivitas pelaku perjalanan.
Langkah ini juga menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat perihal perluasan PPKM di luar Jawa dan Bali. Dimana dalam instruksi perluasan tersebut, Kalteng menjadi salah satu provinsi yang sorot karena tingginya kasus Covid-19, khususnya di Kota Palangka Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.
“Saya mengimbau kepada masyarakat Kalteng agar dapat menahan diri dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19, demi keselamatan kita semua,” ujarnya, Minggu (11/7) kemarin.
Tingginya kasus penularan Covid-19 yang terjadi belakangan ini membuat pengawasan PPKM ini tidak hanya difokuskan pada perkotaan. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah mengoptimalkan posko penanganan di tingkat desa dan kelurahan, yang diharapkan mampu menjadi jalan menekan angka penularan di semua lini.
“Sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan kemarin, tentang perpanjangan pemberlakuan PPKM berbasis mikro akan dioptimalkan posko penanganan Covid-19 tingkat desa, dan berlaku sampai dengan 20 Juli,” imbuh Sugianto.
Ia melanjutkan, selain percepatan vasinasi, PPKM berbasis mikro yang menjadi salah satu bagian protokol kesehatan ini dianggap efektif dalam menekan angka penularan. Tentu dengan dibatasinya aktivitas masyarakat, membuat potensi kerumunan dan interaksi menjadi berkurang dan berdampak baik terhadap upaya menekan kasus.
“Hanya ada dua untuk menekan Covid-19, satu laksanakan protokol kesehatan dengan baik, kedua menyukseskan vaksinasi,” tambahnya.
Tidak hanya itu, dijelaskannya PPKM ini juga bertujuan mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, Sugianto berharap edukasi terkait bahaya covid-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah bisa didukung sepenuhnya.
