PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengembangkan strategi baru untuk menemukan penularan kasus Covid-19 di suatu wilayah atau lingkungan melalui kebijakan tracking atau pelacakan.
Sebelumnya pemeriksaan hanya menyasar kepada kontak erat, terutama orang-orang yang menunjukkan gejala. Namun nantinya pemerintah membuat skema pemeriksaan yang lebih luas, yang akan menyasar lingkungan dan tempat kerja orang yang sebelumnya telah dinyatakan positif Covid-19.
”Jika selama ini yang dilacak dan diperiksa hanya orang yang kontak erat saja, nanti ke depan diperluas. Bisa saja 30 orang yang akan turut diperiksa dalam pelacakannya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng, Suyuti Syamsul, kemarin. Artinya, jika ada seseorang dalam suatu lingkungan dinyatakan positif Covid-19, maka yang dilacak tidak hanya orang yang tinggal satu rumah dengan yang bersangkutan. Akan tetapi tetangga yang berada satu RT dengan yang bersangkutan juga akan diperiksa. Begitu juga dengan lingkungan kerja yang bersangkutan juga harus diperiksa.
”Misalkan di lingkungan RT ada yang terpapar, maka 30 orang tetangga ataupun orang di tempat kerjanya akan dikejar pemeriksaannya. Jadi yang diperiksa tidak hanya kontak erat, tapi orang di sekitarnya juga,” ucapnya.
Suyuti juga menyatakan, skema tersebut tentunya tentu akan membuat lonjakan kasus Covid-19 di Kalteng. Namun demikian dirinya menganggap hal tersebut wajar, mengingat melalui skema perluasan pelacakan ini pemerintah akan mencari habis-habisan orang yang terpapar Covid-19. Sehingga diharapkan melalui pemeriksaan antigen yang diterapkan dalam skema tersebut akan membuat penanganan Covid-19 lebih cepat. Tidak hanya penanganan di rumah sakit, namun karantina terhadap orang yang memiliki gejala dapat dilakukan lebih cepat.
”Mungkin di dua minggu awal akan terjadi lonjakan kasus karena pemeriksaan yang diperluas. Namun setelah itu, akan terjadi penurunan signifikan karena sudah ada penanganan secara besar,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mengoptimalkan skema ini tentu harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi sudah menegaskan sudah siap menyiapkan dukungan logisitik dalam hal ini fasilitas antigen, sehingga operasionalnya harus didukung kabupaten dan kota. ”Kalau semua dikerjakan tenaga kesehatan provinsi, ya sulit juga karena orang di provinsi juga terbatas. Jadi nanti dibagi tugasnya dan sama-sama dilaksanakan,” tandas Suyuti. (sho/gus)